Jumat, 28 Januari 2011

Kamis, 27 Januari 2011

Administrasi Pelayanan Publik

PENGERTIAN ADMINISTRASI

A. Administrasi
Beberapa pengertian Administrasi, sebelum beranjak dari beberapa pendapat ahli disini dikemukan Administrasi secara umum yaitu : sekelompok orang atau Induvidu – induvidu (2 Orang atau Lebih) yang melakukan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan . perbandingan lainya dengan management sekelompok orang yang melakukan kerjasama dengan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan.

Ada 3 macam pengertian Adminitrasi dilihat dari pungsinya
1. Administrasi yang dipergunakan dalam pegertian “ Proses atau kegiatan “
2. Administrasi yang dipergunakan dalam pengertian “Tata Usaha “
3. Administrasi yang dipergunakan dalam pengertian “Pemerintah atau Administrasi Negara”

B. Penjelasan Administrasi Menurut Para Ahli
Pengertian Administrasi dilihat dari pungsinya sebagai mana dikemukan oleh beberapa ahli yaitu:
B.1. Sebagai Proses atau Kegiatan :
Sondang P. Siagian : administrasi adalah keseluruhan Proses kerja sama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya.
The Liang Jie : administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan / kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
Sutarto dan R.P.soewarno: Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan / kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelmpk manusia untuk mencapai tujuan.


B.2. Administrasi dalam Pengertian Tata Usaha
Munawardi Rekso Hadiprawito: dalam arti sempit Administrasi berarti Tata Usaha yang mencakup pengaturan yang rapid an systemmatis serta penentuan fakta – fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbale balik antara satu fakta dengan fakta yang lainya.
G. Karta Sapoetra: administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan kekerasan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan persetujuan dan perjanjian atau lai sebagainya.
Haris Muda : administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis, surat menyurat dan mencatat atau pembukuan setiap pembukuan atau kejadian dalam rganisasi tersebut.


B.3. Administrasi dalam pengertian Pemeritah atau Administrasi Negara.
Wijana : dalam hal ini menyebutkan adminitsrasi yaitu rangkaian semua organ – organ Negara rendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan pelaksanaan dan kepolisian.
Wayong : adminisrasi Negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha – usaha instansi pemerintah agar tujuanya tercapai.


Dari beberapa pendapat para ahli tentang administrasi dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti menurut pendapat F.a Nigro yang menyebutkan bahwasanya administrasi itu adalah:
- usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan public
- Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan eksekutif, yudikatif dan legislative serta pertalian diantara ke tiganya.
- Mempunyai peranan penting dalam formulasi dalam kebijaksanaan public (public Plicy) dan merupakan bagian prses pubik.
- Amat berbeda dengan Administrasi privat
- Berhubungan erat dengan kelompok – kelompok privat dan induvidu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


C. Apakah Administrasi Negara merupakan Suatu Ilmu Atau Seni
Pertanyaan kalimat diatas merupakan Gambaran lain tak ubahnya sebuah management administrasi Negara dapat dikategorikan sebagai imu dan seni .
Administrasi Negara sebagai ilmu apabila administrasi Negara kita cerna sebagai suatu bidang study atau lapangan penyelidikan ilmiah. Dan apabila administrasi Negara sebagai seni apabila kita perhatikan sebagai pungsi praktisnya.














BAB III
SEJARAH PERTUMBUHAN ADMINISTRASI NEGARA

A. Fenomena Sosial dan Rekontruksi Sejarah
Dikatakan administrasi Negara merupakan fenomena sosial karna bersifat Universal dan telah hadir bersama dengan lahirnya pada peradaban manusia. Rekonstruksi sejarah mengungkapkan bahwa administrasi dapat dilacak kembali ratusan bahkan ribuan tahun silam dimana penemuan memiliki kesejajaran sejarah.
Penemuan – penemuan pada masa lampau seperti yang telah ada
- Kode hukum public
- Bentuk organisasi birokrasi
- System akutansi dan ajaran komplek
- Administrasi pajak (upeti)
- Supervisi pekerjaan umum
- System prestasi dalam penetapan pegawai / jabatan – jabatan public
Berdasarkan perjalanan sejarah pertumbuhan administrasi Negara dibagi 2 (dua) periode yaitu:
1. Sejarah pertumbuhan administrasi Negara dan zaman kuno sampai dengan tahun 1880
2. Pertumbuhan administrasi Negara modern yang berlangsung dari akhir abad ke 19 atau awal abad 20

B. Periode sejarah Administrasi.
Ada beberapa tahapan periodesasi tentang pertumbuhan administrasi Negara seperti pada masa periode pertama:
Mesir Kuno, Cina Kuno, Yunani Kuno, Romawi Kuno.

Dan pada abad pertengahan
Persi Austria dan Amerika Serikat.

B.1. Periode Pertama
Periode pertama Mesir Kuno (1300 Sm)
Menurut Max Weber mesir adalah Negara yang paling tua memiliki administrasi birokrasi kala itu , seperti terlihat pada penemuan pengaturan air secara Publik
Zaman Fir’aun keorganisasian yang ketat terhadap usaha ekonmi dai seluruh penduduk untuk menjamin setiap warga Negara secara keseluruhan memperoleh kemungkinan yang amat terbuka guna mengejar target tingkat kemakmuran.
Periode pertama Cina Kuno (202 sm -219 sm)
Cina kuno terkenal pada doktrin konfusius (Konfucu) seperti halnya, Perlunya penyelenggaraan rumah tangga pemerintah yang baik. Dan perlunya melakukan seleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur.
Prinsip ajaran yang diajarkan konfusius yaitu:
1. Penguasa dan para pejabat harus mengetahui kondisi menyeluruh Negara
2. Pra pemimpin pemerintahan harus memiliki alat untuk mendekati suatu masalah dengan mengupayakan perbedaan yang paling tajam dengan secara hati – hati mempelajari kenyataan yang ada untuk kemudian mengadakan pemecahan secara moderat praktis dan Logis sesuai dengan aturan dan etika.
3. Semangat publik adalah esensial untuk ketepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
4. Pemerintahan harus mengembangkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
5. Administrasi Negara harus tetap dalam keadaan public yang mempunyai sifat mulia tidak angkuh dan berkemampuan.

Periode pertama Yunani Kuno ( sm)
Pemeritah kita menurut Pericles adalah demokratis karena administrasinya berada ditangan orang banyak, bukan dalam tangan segelintir orang .


Periode Pertama Romawi Kuno ( sm)
Berdasarkan dari pemikiran marcus tulius cicereo mereka yang telah dianugrahi kemampuan untuk meng-administrasikan urusan – urusan public seharusnya menepikan rasa kebencian dan sebagai gantinya senantiasa memberikan arahan dalam kegiatan kepemerintahan.
Mereka yang berniat untuk melibatkan diri dalam urusan – urusan pemerintahan seharusnya tidak mengabaikan dalam petunjuk plato seperti:
a. Mengembangkan Orientasi apa yang terbaik bagi rakyat dengan cara mengedepankan kepentingan pribadinya sendiri
b. Senantiasa menjamin kemakmuran keseluruhan lembaga politik dan tidak hanya melayani kepentingan sesuatu partai dengan merugikan yang lainya.

B.2. Periode Abad Pertengahan.
Persi Austria , menurut Char lemagne mengungkapkan perlunya usaha – usaha untuk memperkuat dan memperbaiki administrasi khususnya administrasi fiscal pengawasan pegawai , pengembangan system laporan dan pengangkatan pegawai yang cakap.
Persi Amerika Serikat, Alexander hamilton menyebutkan bahwa badan Eksekutif yang lemah maka menunjukan penyelenggraan pemerintah yang lemah pula.
Alexander pope menyebutkan, memperingatkan bahwa pemerintahan yang diselenggrakan dengan semraut mengakibatkan pemerintah itu semraut.






C. Evolusi Administrasi Modern
Evolusi merupakan proses perubahan dalam system lambat yang mengikuti perkembangan zaman. Dan Evolusi Administrasi modern merupakan bagian periodeisasi seperti halnya diungkapkan oleh Robert Presthus yang terdiri dari beberapa indikasi atau pendekatan.
Yaitu : Institutional, structural, dan behavioral.
F.a Nigro dalam bukunyaModern Publik menyebutkan
1. periode awal
2. Periode sesudah perang dunia ke 2
3. Administrasi Negara baru.


D. Pentingnya Administrasi Negara
Kehidupan ini menjadi tidak bermakna keculai dengan kegiatan – kegiatan yang bersifat public
Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan – kegiatan yang bersifat public itu telah dicakup oleh study administrasi Negara khususnya dalam hal kajian mengenai kebijakan public
Dengan demikian determinasi kebijakan publik baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi maupun terminasi dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan kearifan, ekonomis dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.





BAB IV
PELAYANAN PUBLIK

A. Azas Pelayanan Dan Kelompok Publik
Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : 63 /KEP/MENPAN/7/2003 tentang pelayanan publik, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh peyelenggaraan pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan per undang – undangan kemudian dilandasi dengan ketentuan undang – undang nomor 25 tahun 2009.
Azas – azas pelayanan publik terdapat bebarapa kriteria yaitu:
1. Transparansi
Bersifat terbuka , mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
2. Akuntanbilitas
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan denga tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak
Tidak diskriminatif dalam artian tidak tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan public harus memnuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak.





Dalam azas pelayan public sebagai penyelenggara pelayanan public disebut sebagai kelompok pelayanan public.
Kelompok pelayanan pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh public, mislanya status kewarga-negaraan sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.

Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagaiu bentuk jenis barang yang digunakan oleh public , misalnya jaringan telefon, penyediaan tenaga listrik, PDAM (Air Bersih) , dan sebagainya.

Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh public misalnya pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

A.1. Hakikat dan Prinsip Pelayanan Publik
Hakikat dari pelayanan public adalah Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban apparatur Negara sebagai abdi masyarakat.
Prinsip – prinsip dari pelayanan public yaitu bermula dari Kesederhanaan artinya tidak berbelit- belit mudah dipahami dan dimengerti sehingga mudah untuk dilaksanakan. kemudian Kejelasan segala bentuk persyaratan tehnis dan administrasi tanggung jawab unit kerja/ pejabat, dalam rincian biaya dan tata cara pembayaran, setelah itu adanya kepastian waktu sehingga dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Prinsip pelayanan public meliputi, daripada Akurasi , orientasinya produk pelayanan public mudah dan dapat diterima dengan benar, tepat dan syah.
Kemudian Keamanan, orientasinya proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.
Tanggung Jawab juga merupakan prinsip pelayanan public, dengan tanggung jawab pimpinan penyelenggaraan pelayanan public bertanggung jawab atas penyelenggraan pelayanan dan penyyelesaian keluhan dan persoalan-persoalan yang ada.
Kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang prinsip pelayanan public yang berarti tersedianya sarana & prasarana kerja termasuk penyediaan sarana tekhnologi, telekomunikasi & Ionformatika.
Kemudian prinsip pelayanan public yaitu Kemudahan Akses yang merupakan tempat lokasi yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan tekhnologi komunikasi dan informatika.
Yang paling penting untuk penyelenggara pelayanan publik yaitu disiplin yang ruang lingkupnya kesopanan dan keramahan , bersikap disiplin serta memberikan pelayanan dengan rasa ikhlas.
Yang terakhir dari prinsip pelayanan public Kenyamanan lingkupnya yaitu: lingkungan peayanan harus tertib teratur, ruangan yang nyaman, bersih rapi , indah dan sehat serta dilengkapi degan fasilitas pendukung seperti perparkiran, toilet, sarana ibadah dan lainya sebagai factor penunjang kenyaman tempat.
Jika ditinjau secara umum dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 10 bagian prinsip pelayanan publik yang betul –betul harus diterapkan guna pencapaian tujuan dari sebuah organisasi pelayanan public, yaitu :
1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian waktu
4. Ke-akurasian
5. Keamanan
6. Rasa Tanggung Jawab
7. Kelengkapan sarana & Prasarana
8. Kemudahan Akses
9. Disiplin
10. Dan kenyamanan


A.2. Standarisasi Pelayanan Publik
Standarisasi pelayanan public merupakan proses pemenuhan target agar terciptanya atau tercapainya tujuan dan maksud organisasi pelayanan public sebagai abdi masyarakat, hingga pencapaian yang dimaksud adanya keiklasan, kepuasan, dan adanya kesan uang berdampak positif diantara pemberi dan penerima.
Factor – factor penentu untuk standarisasi pelayanan, yaitu :
• Prosedur pelayanan, yang mana dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayan termasuk penerimaan pengaduan.
• Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan hingga dengan penyelesaian pelayanan
• Biaya pelayanan, ditetapkan dalam proses pemberi pelayanan
• Produk pelayanan, hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
• Sarana dan prasana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai penyelenggraan pelayanan public
• Kopetensi petugas pemberi pelayanan,ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.
Selain daripada factor – factor penentu tersebut biaya pelayanan public juga termasuk daripada bagian standarisasi pelayanan public.
Penetapan kisaran biaya pelayanan meliputi daripada:
• Tingkat kemampuan
• Nilai / harga yang berlaku atas barang dan atau jasa
• Rincian biaya harus jelas
• Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan disesuaikan denga peraturan perundangan.
Adanya pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita.ini merupakan prosedur standar pelayanan public, yang mana penyelenggraan pelayanan wajib mengupayakan tersedianya srana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan akses khusu berupa kemudahan pelayanan.
A.3 Pelayanan Khusus, Biro Jasa, dan tingkat kepuasan Masyarakat.
Untuk pelayanan khusus penyelenggraan jenis pelayanan public tertentu seperti pelayanan transportasi, kesehatan, seimbang dengan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
Contoh: ruang perawatan vip, dirumah sakit dengan fasilitas yang lengkap atau untuk transportasi gerbong eksekutif pada kereta api.
Biro jasa Pelayanan:
Pengurusan pelayanan public pada dasarnya dilakukan sendiri oleh masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pelayanan public
Biro jasa harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang yang menyangkut persyaratan tariff jasa dan waktu pelayanan.
Contoh: Biro Jasa Traveling (perjalanan Umum) angkutan darat Laut maupun Udara.
Tingkat Kepuasan Masyarakat:
Keberhasilan penyelenggraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.
Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima peayanan memperolah pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Penyelenggaraan pelayanan secara berkala melakukan survey indeks kepuasan masyarakat.

Menurut Fred Luthans dalam HAS.Munir pelayanan dalam arti luas menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seorang dalam rangka mencapai tujuan.
Dengan kata lain pelayanan merupakan proses segala usaha dalam suatu organisasi birokrasi atau sesorang dalam rangka untuk mencapai tujuan.
Dan dalam hal ini juga Kelancaran pelayanan tergantung daripada :
1. Kesadaran para petugas terhadap kewajiban yang dibebankan.
2. System prosedural & metode yang memadai
3. Pengorganisasian tugas pelayanan yang tuntas
4. Pendapatan petugas / pegawai yang cukup untuk kebutuhan hidup minimal
5. Kemampuan keterampilan pegawai dan sarana kerja yang memadai.
Sebuah Pelayanan yang terwujud sesuai proseduaral dan standarisasi merupakan pelayanan yang didambakan secara umum, dalam kajian ini terlihat jelas adanya feed back dan balance atara petugas pelayanan dan penerima pelayanan kemudian ukuran untuk tingkat kepuasan pelayanan dapat dirasakan diantara kedua belah pihak. Adapun pelayanan yang didambakan secara umum yaitu:
1. Kemudahan dalam kepengurusan
2. Mendapatkan pelayanan yang prima dan wajar
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainya
4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terusterang.
Kemudian pelayanan yang baik dan memuaskan berdampak positif pada masyarakat yang disebut selain induvidu dalam penerima pelayanan, dampak – dampak yang dapat diambil pada pelayanan yang baik yaitu:
1. Masyarakat akan mengahargai kepada korps pegawai
2. Masyarakat patuh terhadap aturan – aturan layanan
3. Masyarakat bangga terhadap korps pegawai
4. Timbulnya kegairahan usaha dalam masyarakat
5. Adanya peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat maju, tercpainya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan pancasila.


B. BIROKRASI
Birokrasi merupakan pengertian dari meja dan pemerintahan diambil dari bahasa yunani Biro yang artinya Meja dan Krasi dari Kratos atau Kartia yang berarti Pemerintah jadi pengertian Birokrasi secara arfiah dapat disebutkan Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah dari meja kerja ke-meja kerja lainya.

Pelayanan Publik

Ilmu Adminsitrasi Negara pada Pelayanan Publik " Kalau Bisa di Permudah Kenapa Harus di Persulit "